Channelpers.com, Luwu Timur -Stand Inovasi Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Luwu Timur mendapatkan apresiasi dari salah satu tim penilai pada acara Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, di MaxOne Hotel Makassar, Kamis (25/05/2023).
Dalam pameran stand inovasi pencegahan dan penurunan stunting ini, TPPS Kabupaten Luwu Timur menampilkan berbagai macam bahan produk olahan makanan dan minuman yang terbuat dari daun kelor, seperti puding, bakso, teh, dan stik krupuk. Selain itu, terdapat juga beberapa dokumen pendukung dan flyer-flyer atau banner.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Luwu Timur, Hj. Puspawati saat dikonfirmasi mengucap syukur karena stand TPPS Lutim telah selesai dinilai.
"Alhamdulillah, setelah penilaian ini, kita tinggal menunggu hasilnya keluar. Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud yakni menjadi stand inovasi pencegahan stunting paling baik diantara kabupaten/kota lain," ucap Hj. Puspa.
Sekedar diketahui, kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440.5.7/4190/Bangda Tanggal 1 Maret 2023 Perihal Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (24/05/2023) kemarin.
Tujuan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Selanjutnya, juga untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting, dan mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting (lokus tahun 2022) tingkat Sulsel ini sangat penting diikuti untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)