Sosialisasi ini merupakan inisiasi dan ide dari Reformer Andi Muh. Reza, S.STP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kab. Luwu Timur melalui aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan V, PPSDM Kemendagri Regional Makassar.
Turut hadir Perwakilan OPD dalam hal ini Pejabat yang menangani perencenaan setta Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
Andi Juana menjelaskan, seperti kita ketahui bersama, kerja sama antar daerah merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, agar kerja sama ini berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang matang.
Lanjut Andi Juana mengungkapkan, salah satu langkah kongkrit yang sangat penting adalah pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama yang digagas oleh Reformer Andi Muh. Reza, S.STP, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Kab. Luwu Timur melalui aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan V, PPSDM Kemendagri Regional Makassar.
"Aksi perubahan tersesebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O2O tenlang Tata Cara Keg'a Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, khususnya pada Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) bahwa, Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah," ujarnya.
Dalam kerangka kerja sama daerah itu, kata Staf Ahli, pemerintah daerah harus mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerahnya.
"Melalui pemetaan ini, kita dapat mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, kita dapat merumuskan program kerja sama yang tepat sasaran dan berkelanjutan," imbuhnya.
Lebih jauh Andi Juana menjelaskan, pemetaan urusan pemerintahan juga akan membantu kita dalam menyusun kerangka kerja sama yang jelas dan terukur. Hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
"Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan kerja sarna daerah dengan daerah lain," tuturnya.
"Dengan demikian, kita patut mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap implementasi aksi perubahan yang digagas oleh Reformer Andi Muh. Reza, S.STP, selaku penggagas. Saya yakin, dengan bersinergi, kita dapat mewujudkan kerja sama daerah yang semakin efektit, efesien dan produktif. Semoga hasil pemetaan ini dapat menjadi landasan bagi kita dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan ini. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)