Kagiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Rapiuddin Tahir didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Andi Muh. Reza selaku Reformer.
Dalam arahannya, Rapiuddin Tahir mengatakan bahwa, beberapa urusan pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik urusan wajib maupun pilihan, menjadi dasar dari kerja sama daerah.
“Urusan-urusan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata. Dengan memetakan urusan yang dikerjasamakan, kita bisa memastikan bahwa setiap kerja sama tersebut berjalan efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” kata Rapiuddin.
Ia menjelaskan, kegiatan ini berfokus pada dua hal penting yaitu Pemetaan dan Pengendalian Kerja Sama Daerah dan Pemetaan Urusan Kerja Sama.
“Pemetaan dan Pengendalian Kerja Sama Daerah, di mana kita akan meninjau sejauh mana kerja sama yang telah berjalan, apa saja capaian yang sudah diraih, serta kendala yang mungkin dihadapi dan Pemetaan Urusan Kerja Sama, yaitu bagaimana kita bisa lebih memetakan potensi-potensi urusan yang bisa dikerjasamakan agar lebih optimal, termasuk dalam hal inovasi kerja sama di berbagai bidang,” jelasnya.
Terakhir Rapiuddin berharap diskusi ini bisa menjadi forum yang interaktif dan produktif, saling bertukar informasi, ide serta mencari solusi bersama. Sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama daerah, demi kemajuan bersama.
“Marilah kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga hasil dari diskusi ini dapat dijadikan pedoman untuk langkah-langkah strategis yang lebih terarah di masa mendatang,” pungkas Staf Ahli Bidang Pembangunan.
Turut hadir, OPD dan Mitra Kerja Sama Potensial yaitu PT Vale Indonesia Tbk, BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Mars dan Yayasan Save The Children. (ik/ikp-humas/kominfo-sp)
Tags
Berita Daerah