Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda Lutim ini turut dihadiri perwakilan unsur Forkopimda Lutim, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lutim, anggota Komisi I DPRD, Kepala BPS Lutim dan jajaran Staf Bapelitbanda Lutim.
Dalam sambutannya, Rapiuddin mengungkapkan bahwa fokus dari pembahasan rapat ini lebih mengarah kepada pembangunan untuk RPJPD Tahun 2025-2029.
"Tujuan dari rapat ini diadakan guna menjadi salah satu dari landasan pikir kita bersama dalam pengidentifikasi permasalahan yang dapat memberikan informasi dalam merumuskan perencanaan strategis daerah, menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut, Rapiuddin menjelaskan terkait pencapaian kinerja Pemerintah Luwu Timur yang cukup baik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
"Kita patut bersyukur bahwa berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur akhir tahun 2024 lalu terhadap capaian Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menunjukkan trens yang positif dimana Angka Kemiskinan atau Persentase penduduk miskin pada Tahun 2024 sebesar 6,55 persen, turun 0,38 persen dibandingkan kondisi Tahun 2023 sebesar 6,93 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 sebesar 4,58 persen, turun sebesar 0,84 persen dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar 5,42 persen," jelas Rapiuddin.
"Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia di Luwu Timur terus mengalami peningkatan yang positif. Sejak 2020, statuspembangunan manusia Luwu Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2024, IPMLuwu Timur rata-rata meningkat sebesar 0,57 persen per tahun, dari 74,71 pada tahun 2020menjadi 76,44 pada Tahun 2024. Laju PertumbuhanEkonomi Kabupaten Luwu Timur triwulan III-2024 dibanding triwulan III-2023 (y-on-y)mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,00 persen dan pertumbuhan positif terjadi hampir pada semua lapangan usaha," tandasnya.
Staf Ahli Pembangunan pun berharap dari hasil rapat yang dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan masukan kedalam rancangan dan ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 nantinya.
"Melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD ini, kita berharap untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan, sehingga dapat dirancang dan ditetapkan skala prioritas perencanaan yang tajam baik pada dokumen RKPD maupun Renja Perangkat Daerah tahun 2026, dan sudah barang tentu penetapan skala prioritas tersebut tetap mempertimbangkan visi dan misi Bupati terpilih, RPJPD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi dan RPJMN atauprioritas nasional." harap Rapiuddin. (res/ikp-humas/kominfo-sp)
Tags
Berita Daerah