Menurut Wahidin, wajar teman - teman di DPRD bereaksi menentang pemindahan tanggal peringatan Hari Jadi Luwu Timur dari 3 Mei ke tanggal 10 Mei 2025. Karena DPRD juga punya tanggung jawab untuk meyukseskan hari jadi Lutim itu.
" Peringatan Hari Jadi Luwu Timur itu dilakukan lewat Paripurna Istimewa DPRD, jika tiba- tiba dengan arahan bupati kepada panitianya untuk menggeser hari pelaksanaannya, tentulah itu tidak bisa serta merta harus diikuti, disitulah peran ketua panitia harus menyampaikan ke DPRD, memperjelas alasan penundaan ini, apakah karena mengikuti jadwal tiga gubernur itu sehingga HUT Lutim digeser tanggalnya atau panitia yang belum siap atau masih alasan covid. Inilah yang tidak pernah dikomunikasikan ke DPRD. " Papar Wahidin.
Kegagalan pemerintah hari ini adalah ketidak mampuannya menggerakkan instrumen resmi dari pemerintah untuk menjelaskan ke publik.
Mestinya jika ketua Panitia tidak bisa memberikan penjelasan kepublik bisalah tugas itu diberikan kepada Kadis Kominfo sebagai corong pemerintah untuk menjelaskannya kepublik.
" Coba perhatikan semua berita dari DPRD terkait HUT Lutim ini sumber dan kafasitas orang yang menyuarakan keberatannya sangat jelas. Rata - rata ketua Fraksi. Dipihak pemerintah orang yang tidak berkompoten yang tidak jelas kafasitasnya dipemerintahan yang memberikan penjelasan. Maka tambah runyamlah situasinya. Harusnya ini menjadi evaluasi Ibas - Puspa. " Jelas Wahidin.
Untuk diketahui sudah empat fraksi di DPRD yang menyuarakan menolak penundaan peringatan Hari Jadi Luwu Timur dari tanggal 3 Mei ke tanggal 10 Mei. Tinggal satu fraksi saja yang tidak bersikap yaitu fraksi Nasdem.